Bertemu dengan Ketua PP LPBHNU, Bahas Sinergisitas LPBHNU Kabupaten Buru

Ketua PCNU Kabupaten Buru Bersama Ketua LPBHNU
Ketua PCNU Kabupaten Buru Bersama Ketua LPBHNU

Ketua Tanfidz PCNU Kabupaten Buru, Rizal Faisal Ipa S,Sos M.Si bertemu dengan Pengurus Pusat Ketua LPBHNU H. Royandi Haikal,SH.,MH. Di kantor PBNU Jl Kramat Raya Jakarta. (29/03)

Dalam pertemuan itu, Gus Rizal meminta pandangan PP LPBHNU terkait progres LPBHNU di Kabupaten Buru yang telah melakukan progresnya di bidang Hukum sehingga nantinya harus lebih maksimal.

Gus Rizal juga menambahkan, telah dibangun kerja sama dengan LPBHNU pusat dalam mendukung program LPBHNU di Kabupaten Buru. “Dalam pertemuan tersebut, ada kerjasama yang dibangun dan dan ini merupakan langkah awal yang baik untuk LPBHNU di kabupaten Buru” Kata Gus Rizal saat dikomfirmasi Habar Bupolo.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Pusat LPBHNU H. Royandi Haikal, SH., MH. Mendukung langkah PCNU di Kabupaten Buru yang telah diresmikanya LPBHNU.

Royandi Haikal juga berharap selalu ada langkah kordinasi dari LPBHNU di Kabupaten Buru dengan PP LPBHNU apabila mengalami kendala terkait problem hukum di sana, dan kami siapa siap membantu.” Kata Royandi Haikal

Lima misi yang dijalankan LPBH NU. Yaitu melakukan penyuluhan hukum, lalu konsultasi dan bantuan hukum litigasi/lembaga peradilan dan nonlitigasi/diluar lembaga peradilan (legal advisor). Kemudian memberikan pendapat hukum (legal opinion), selanjutnya melakukan penelitian, pengembangan hukum dan HAM. Serta merancang dan menyusun kontak/perjanjian dan peraturan.

Pengurus harian LPBHNU disahkan melalui surat keputusan Nomor: 13/A.ll.04/09/205 dan ditandatangani oleh Rais Aam, KH Ma’aruf Amin, Katib Aam, KH Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj, dan sekjen PBNU H A Helmy Faisal Zaini.

Dengan diresmikannya LPBHNU dikabupaten Buru diharapkan masyarakat khusnya warga Nahdliyin dapat mengakses dan memperoleh bantuan hukum yang di Kabupaten Buru. Sehingga LPBHNU dapat bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.

(RN)

Artikel Terkait

iklan02

Nasional

iklan02
iklan02

Opini

home2

Daerah

home2