Diskusi Santai LPBH NU, Angkat Tema Seputar Problem Hukum

Narasumber Diskusi santai yang di selenggarakan LPBHNU Kabupaten Buru
Narasumber Diskusi santai yang di selenggarakan LPBHNU Kabupaten Buru

Pengurus Lembaga Penyuluhan dan Batuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Buru, melakukan kegiatan Diskusi Santai dengan mengangkat tema Seputar Problem Hukum di Kabupaten Buru, Senin(29/03). 

Hadir dalam acara diskui santai Seputar Problem Hukum ini, Rais Suriyah PCNU Kabupaten Buru Habib Agil bin Fadhel Assagaf, Sekretaris PCNU Kabupaten Buru, M Qozali At’tabrani, S.Ip, Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muhtadi S.Ag, SH, M.A, MH., Kapolres Pulau Buru, Dandim 1506 Pulau Buru, Ketua Lembaga NU dan Badan Otonom serta tamu undangan lainya.

Ketua LPBH NU Kabupaten Buru Riva Kau SH mengungkapkan, Hadirnya LPBH NU di Kabupaten Buru diharapkan mampu menanggapi problem Hukum yang dialami masyarakat khususnya warga Nahdliyin yang berada  diKabupaten Buru,

“Dengan dilaksanakan kegiatan LPBH NU ini, kami berharap warga Kabupaten Buru khususnya Warga Nahdliyin sedikit-demi sedikit dapat mengerti hukum. Karena LPBH NU selain melakukan pendampingan hukum, juga akan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum,” tutur Rival Kau, SH

Rival juga menambahkan LPBH NU Kabupaten Buru nantinya tidak hanya memberikan bantuan hukum saja. Namun juga akan melakukan kajian kebijakan hukum dan menerima konsultasi hukum Litigasi atau Non Litigasi. Pihaknya juga akan memberikan pendapat hukum (Legal Opinion), serta melakukan penelitian, pengembangan hukum.

LPBH NU Kabupaten Buru adalah satu lembaga dari organisasi Nahdlatul Ulama. Berkedudukan di Kabupaten Buru yang bertujuan memberikan penyuluhan dan bantuan hukum terhadap masyarakat secara umum dan khususnya bagi warga Nahdliyin.

Untuk diketahui, Pengurus LPBHNU disahkan melalui surat keputusan Nomor: 13/A.II.04/09/2015 dan ditandatangani oleh Rais Aam, KH Ma’ruf Amin, Katib Aam, KH Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen PBNU, H A Helmy Faishal Zaini.

Lima misi yang dijalankan LPBH NU. Yaitu melakukan penyuluhan hukum, lalu konsultasi dan bantuan hukum litigasi/lembaga peradilan dan nonlitigasi/diluar lembaga peradilan (legal advisor). Kemudian memberikan pendapat hukum (legal opinion), selanjutnya melakukan penelitian, pengembangan hukum dan HAM. Serta merancang dan menyusun kontrak/perjanjian dan peraturan.

(RN)

 

 

Artikel Terkait

iklan02

Nasional

iklan02
iklan02

Opini

home2

Daerah

home2